chusnul-mariyah-muhamadiyah

HOAX Pemilu, Chusnul Mar’iyah Ph.D Tanggapi Ancaman Pidana KPU

chusnul-mariyah-muhamadiyah
Isu seputar Hoax pemilu, Chusnul Mar’iyah P.hD tanggapi dengan keras ancaman pidana oleh KPU

Pengamat politik UI, Chusnul Mar’iyah Ph.D. menanggapi keras ancaman KPU untuk memidanakan kasus-kasus hoax yang menyoal isu sekitar kinerja KPU.

Kalau anggota KPU nya faham bagaimana politik itu bekerja (how the politics work?), maka penanganan-penanganan terbuka seperti itu tidak akan mampu menjawab tingkat kepercayaan publik pada penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu yang semakin rendah.

Mustinya ilmu intelegent bisa dipraktikkan untuk membongkar berita-berita yang dianggap hoax seperti itu.

Saya punya pengalaman. Awal Desember 2003, ada issue kotak suara tidak mungkin selesai. Saya cek semua data perusahaan kotak suara. Yang menang itu konsorsium dengan banyak sekali perusahaan terlibat. Saya kirim beberapa wartawan yang sahabat saya, saya kirim beberapa orang yang saya tahu tidak mungkin dia bohong kepada saya. Saya minta foto dan laporan-laporannya.

Setelah itu baru secara resmi KPU mengecek lapangan.

Kenapa diam-diam mengeceknya? Karena yang berkepentingan memiliki strategi lebih canggih untuk menutupi kecurangan bukan?

Berita dari rakyat jangan terus menerus dikatakan hoax. Apa-apa musti ditangkap? Bagaimana kalau penyelenggara pemilu yg bikin hoax? Itu tesisnya Rocky Gerung yang mengatakan pembuat hoax yang paling sempurna adalah regime yang berkuasa? Terus bagaimana? Misal kasus kotak kardus bukan dupleks murni itu? Apa karena berita dari pejabat KPU dibilang pasti benar, selama pejabatnya masih manusia bukan malaekat maka musti tetap dikritisi. Kasihan rakyat. Bukankah rakyat biasanya meniru pemimpinnya?

Makanya amandemen pertama konstitusi di Amerika Serikat itu adalah freedom of speech 230 tahun lalu. Bagaimana dengan pemikiran politik Indonesia sekarang?

Penyelenggara pemilu musti bijaksana memahami bagaimana semua pihak menginginkan kemenangan. Ada yang jujur ada pula yang memanfaatkan segala cara. KPU janganlah selalu menakuti dengan pidana-pidana sebelum KPU sendiri menunjukkan kerja optimal sebagai penyelenggara pemilu yg jujur dan adil. Begitu bukan?”

Lebih lanjut Chusnul mencontohkan: “pagi-pagi di TV (TPI) saya bicara tentang logistik pemilu. Saat itu ada penelpon dari sulawesi selatan yang mengaku bahwa surat suara dan logistik-logistik lainnya belum sampai. Dia mengaku anggota KPU Kab. ”
“Saya response dengan mengatakan data yg saya pegang per tanggal dan jam tertentu Kabupaten tersebut sudah menerima. Namun saya berterima kasih dengan infonya. Saya bertanya siapa namanya?

“Saya kembali ke KPU saya cek nama orang itu, tidak ada anggota KPU dengan nama itu. Kita telpon KPU yang bersangkutan. Tetap tidak ada nama itu dan infonya justru logistik dimaksud sudah diterima”…

“Setiap hari KPU harus update informasi tentang logistik pemilu di media center”.
“Itu mutlak harus dilakukan oleh KPU!” ujar Chusnul menegaskan.

Bila ada KPU yang bicara langsung di media tapi tdk menggunakan SOP atau Protap ya kena semprot juga.

Disisi yang lain, Chusnul menyatakan bahwa: “KPU juga harus memiliki tanda khusus surat suara itu”. Makanya dulu yg menang kertas leces. Karena jenis kertasnya pun bahannya ampas tebu dengan water mark yang tidak bisa ditiru. Dulu satu-satunya di Indonesia. Sampaikan informasi bahwa KPU menggunakan kertas tertentu yang tidak bisa ditiru di luar perusahaan pemenang tender”.

“Kadang KPU mendapat info yang benar. KPU wajib berterima kasih. Tetapi, Kadang KPU mendapat info tidak benar. KPU Waspada. Stay alert dengan segala macam skenario manusia. Berdoalah pada Allah untuk menjaga.” tutup Chusnul Mar’iyah mengakhiri komentarnya.

*Qosdus Sabil