propaganda

Lima Propaganda Politik Pembenci Islam

Lima Propaganda Politik
Lima Propaganda Politik. Gambar ilustrasi: Geotimes.Co.Id

Umat Islam di samping mayoritas juga pilar utama kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Perumusan dasar Negara tidak bisa dipisahkan dari kontribusi tokoh dan pejuang politik umat Islam. Ajaran Islam, tanpa menafikan ajaran umat lain, memberi warna kehidupan berbangsa dan bernegara. Meski kemudiannya hubungan umat, agama, dan negara mengalami dinamika, namun mengecilkan peran dan posisi umat Islam di Indonesia adalah a historis dan menciptakan kegelisahan umat. Saat ini upaya-upaya untuk mengeliminasi atau meminimalisasi peran politik umat Islam, sangat terasa.

Sekurangnya ada lima propaganda politik yang dilakukan oleh orang atau kelompok pembenci (peran) umat Islam.

Pertama, propaganda Islam suci, politik kotor. Propaganda ini dimaksudkan agar umat Islam menjauhi politik. Memandang kekuasaan adalah “al ahwa” yang merusak kesucian syari’ah, mengganggu kekhusuan ibadah, serta menodai spiritualitas keagamaan. Tujuan jahatnya adalah kekuasaan kelak dipegang oleh mereka yang lemah agama atau bukan umat Islam.

Kedua, propaganda jangan membawa politik ke dalam Masjid. Masjid itu tempat untuk ibadah shalat. Politik berbicara tentang kekuasaan dunia, karenanya ruang politik biarlah di luar Masjid. Sterilisasi Masjid dari politik, menyebabkan umat menganggap tidak ada relevansi antara da’wah dan politik. Masjid itu di samping tempat shalat, juga tempat berda’wah. Kebaikan diseru, kemunkaran dicegah. Kemungkaran pemimpin politik yang menyalahgunakan kekuasaan, sangat bisa dan harus disampaikan di Masjid sebagai konten da’wah “nahyi munkar”. Masjid adalah benteng pertahanan dan markas perjuangan umat Islam . Strategi menghancurkan umat adalah dengan dengan memandulkan fungsi Masjid.

Ketiga, propaganda memilih pemimpin tidak berhubungan dengan agama. Memilih Kepala Daerah dan Presiden jangan dikaitkan dengan agama, dalihnya adalah kita bukan memilih imam shalat. Yang penting adalah skill dalam memimpin, soal agama tidak penting. Dalam pandangan Islam, kepemimpinan masyarakat dan negara masuk dalam domein agama. Di samping kemampuan maka keimanan dan keagamaan itu menentukan. Kepemimpinan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Propaganda kepemimpinan tak boleh didasarkan pada agama, merupakan intervensi kaum sekularis dan liberalis serta komunis untuk merebut kepemimpinan dan menguasai umat.

Keempat, propaganda deradikalisasi dan toleransi. Maksud baik agar terjalin harmoni. Dampak buruk adalah asumsi bahwa umat Islam dianggap radikal dan intoleran. Target jauhnya adalah nilai-nilai kegamaan yang “berbau” radikal dan intoleran mesti dijauhi bahkan kalau bisa dihapus. Istilah yang ada dalam Al Qur’an pun disinggung seperti “kafir”, “munafik”, “hudud”, “fa’i”, “hizbullah”, “jihad”, atau “qital”. Demi toleransi dan moderasi dicari istilah baru dan tafsir yang berorientasi pada “kebangsaan”. Ayat-yat Allah pun akhirnya digugat dan dirusak. Umat Islam sudah semestinya memiliki fanatisme pada keyakinan agamanya. Bahwa umat mesti bergaul dan berinteraksi, maka hal itu sudah dibingkai dengan prinsip “akhlakul karimah” dan “uswatun hasanah”.

Kelima, propaganda mengenai Hak Asasi Manusia. Perbedaan faham harus dijamin dan dilindungi atas nama HAM. Dengan tidak mampu mengidentifikasi mana hak asasi dan bukan, maka menjeneralisasi perbedaan sebagai “hak asasi” sangat berbahaya. Sebab nanti faham sesat dan merusak negara dan agama juga dilindungi dibawah payung HAM. Liberalisme, Komunisme, Ahmadiyah, Syi’ah, LGBT atau Zina kelak dan kini diantaranya sudah dilindungi dan dijamin oleh Negara. Hak Asasi Manusia yang ditempatkan salah dipastikan membawa mala petaka.

Menghadapi propaganda politik yang demikian, umat Islam dituntut untuk lebih meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat barisan. Mulai dengan memilih pemimpin yang baik yang mampu menghargai kehidupan agama, punya integritas serta tidak mudah dipengaruhi oleh pihak liberalis, komunis, dan kolonialis. Propaganda politik jahat harus segera dihentikan.

Bandung, 10 Maret 2019
M Rizal Fadillah